PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH YANG TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) KEPEMILIKAN PADA KANTOR AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Umar, Muhammad Adhe Alvianto (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH YANG TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) KEPEMILIKAN PADA KANTOR AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN. Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (1MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (265MB)

Abstract

Salah satu sengketa yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah sengketa tumpang tindih (overlapping). Overlapping adalah istilah lain untuk sertipikat ganda. Dengan terbitnya sertipikat ganda tersebut menjadikan terancamnya jaminan perlindungan hukum bagi pemegang haknya serta menimbulkan cacat administrasi yang sangat tidak diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam kasus tumpang tindih (overlapping) kepemilikan tanah di wilayah kerja Kantor Wilayah BPN Jakarta Selatan?; 2). Apa saja faktor penyebab terjadinya tumpang tindih (overlapping) kepemilikan tanah dan bagaimana peran serta upaya Kantor Wilayah BPN Jakarta Selatan dalam menyelesaikan konflik tersebut?. Dengan menggunakan metoede penelitian empiris serta menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori keadilan, didapatkan kesimpulan bahwa Bentuk Perlindungan Kantor Pertanahan BPN Jakarta Selatan dalam menangani kasus tumpang tindih (overlapping) kepemilikan tanah adalah dengan beberapa tahap, yaitu dengan mediasi dari kedua belah pihak, namun jika hasil dari mediasi tidak menemukan jalan keluar, maka dari adanya kasus tersebut Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menindaklanjuti kasus dengan tahapan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Dalam permasalahan mengenai tumpang tindih sertipikat tanah, terdapat dua faktor utama, yaitu fakktor Internal dan faktor eksternal serta upaya yang dilakukan meliputi: 1). Memfasilitasi mediasi dan koordinasi antara pihak yang bersengketa; 2). Peninjauan ulang peta pendaftaran dan data fisik; 3). Evaluasi terhadap proses penerbitan sertipikat (melalui audit internal); 4). Rekomendasi penyelesaian melalui jalur hukum (pengadilan); dan 5). Digitalisasi dan pemutakhiran data pertanahan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	11 Dec 2025 04:13
Last Modified:	11 Dec 2025 04:13
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/14684

Actions (login required)

View Item