IMPLEMENTASI PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI DASAR LEGALITAS INVESTASI BISNIS PROPERTI DI KOTA BEKASI (STUDI KASUS TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI)

Maharani, Kelly (2025) IMPLEMENTASI PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI DASAR LEGALITAS INVESTASI BISNIS PROPERTI DI KOTA BEKASI (STUDI KASUS TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI). Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (1MB)
	Text lampiran.pdf Download (118MB)

Abstract

Salah satu instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum atas tanah adalah Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan melalui Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan seperti tumpang tindih klaim kepemilikan, penggunaan lahan tidak sesuai tata ruang, hingga potensi mal administrasi dalam penerbitan PTP. Hal ini dapat berimplikasi terhadap terganggunya investasi properti yang membutuhkan kepastian dan jaminan hukum. Dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana implementasi kedudukan hukum pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kota Bekasi dalam mendukung legalitas investasi bisnis properti?; 2). Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerbitan pertimbangan teknis pertanahan serta solusi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukumnya dalam mendukung investasi properti?. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan teori kewenangan serta teori kepastian hukum, didapatkan kesimpulan bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi memiliki kedudukan hukum yang penting dalam mendukung legalitas investasi bisnis properti. Kendala yang dihadapi dalam penerbitan PTP yaitu:
1). Dokumen tidak lengkap, 2). Proses Birokrasi yang rumit. Solusi hukum dalam mendukung investasi properti, mulai dari penyederhanaan proses, bersinergi dan koordinasi dengan instansi terkai, peningkatan transparansi, perbaikan sistem pelayanan dengan menerapkan digitalisasi tahapan secara end-to-end dan evaluasi terhadap penerbitan pertimbangan teknis pertanahan untuk dapat membantu mengurangi tumpang tindih regulasi serta meningkatkan kualitas dan kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	11 Dec 2025 04:08
Last Modified:	11 Dec 2025 04:08
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/14683

Actions (login required)

View Item