ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Perkara Putusan Pengadilan Nomor: 60/Pid.Sus/TPK/2023/PN Soe)

Windiyani, Rena Mulia (2025) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Perkara Putusan Pengadilan Nomor: 60/Pid.Sus/TPK/2023/PN Soe). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (905kB)
	Text BAB I.pdf Download (783kB)
	Text BAB II.pdf Download (700kB)
	Text BAB III.pdf Download (561kB)
	Text BAB IV.pdf Download (718kB)
	Text BAB V.pdf Download (536kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Perdagangan orang merupakan Nomor:kejahatan transnasional terorganisir yang berdampak serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam
menuntut pidana kumulatif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, menelaah alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan, serta menilai kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundangundangan, instrumen hukum internasional, literatur akademik, serta Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN.Soe sebagai objek utama. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana kumulatif 12 tahun penjara dan denda Rp300 juta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan tanpa denda, dengan alasan pemenuhan unsur dakwaan minimum. Putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif, mengingat jumlah korban mencapai 41 orang termasuk anak di bawah umur. Kesimpulannya, perbedaan antara tuntutan dan putusan menimbulkan persoalan yuridis terkait efektivitas penegakan
hukum dan perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan pidana kumulatif, penguatan koordinasi antar lembaga, serta integrasi prinsip keadilan dalam setiap putusan guna meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	13 Nov 2025 08:00
Last Modified:	13 Nov 2025 08:00
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/14457

Actions (login required)

View Item