TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENANGANAN KERUSUHAN MASSA DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN POLRI DAN PERATURAN FIFA (Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan)

Sulaiman, Muhammad Louis (2023) TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENANGANAN KERUSUHAN MASSA DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN POLRI DAN PERATURAN FIFA (Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[img] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (416kB)
[img] Text
BAB 2.pdf

Download (468kB)
[img] Text
BAB 3.pdf

Download (253kB)
[img] Text
BAB 4.pdf

Download (385kB)
[img] Text
BAB 5.pdf

Download (195kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (335kB)

Abstract

Pengamanan dan keselamatan di dalam stadion dalam rangka pertandingan sepakbola secara umum mengacu kepada FIFA Stadium Safety and Security Regulasi yang melarang penggunaan gas air mata dalam penanganan kerusuhan massa dalam pertandingan sepak bola. Namun demikian, di sisi lain terdapat Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 yang mewajibkan anggota Polri yang bertugas dalam pengendalian massa membawa gas air mata. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan penanganan kerusuhan dalam sepak bola menurut hukum FIFA, peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana kedudukan peraturan FIFA dalam sistem peraturan hukum nasional? Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, penanganan kerusuhan dalam sepak bola menurut hukum FIFA, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia saling bertentangan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengaturan dalam penggunaan gas air mata dan alat pengendali massa antara statuta FIFA dan statuta PSSI yang melarang penggunaan gas air mata dengan Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa jo Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 yang mewajibkan untuk membawa gas air mata. Kedua, kedudukan peraturan FIFA dalam sistem peraturan hukum nasional adalah merupakan kedaulatan pluralisme dengan ruang lingkupnya bersifat global, sehingga berlakunya hukum nasional, hukum internasional, dan hukum transnasional yang dimana keberadaan tiga hukum tersebut haruslah berjalan saling melengkapi tanpa adanya saling mencampuri.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Delvy Aplirizani -
Date Deposited: 11 Dec 2023 03:40
Last Modified: 11 Dec 2023 03:40
URI: http://repository.unas.ac.id/id/eprint/9141

Actions (login required)

View Item View Item