Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 26/PID.SUS/2018/PN.CKR)

Hardiyanti, Desty Asih (2023) Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 26/PID.SUS/2018/PN.CKR). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (19MB)
	Text Bab 1.pdf Download (140kB)
	Text Bab 2.pdf Download (139kB)
	Text Bab 3.pdf Download (107kB)
	Text Bab 4.pdf Download (98kB)
	Text Bab 5.pdf Download (49kB)
	Text Lampiran.pdf Download (97kB)

Abstract

Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang jelas. lengkap serta jujur terhadap produk yang diperjual belikan serta tidak boleh abai alas standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika barang yang di perjual belikan merupakan barang elektronik rekondisi dalam hal ini berupa handphone rekondisi, dimana banyak dari konsumen tidak mengetahui pasti bahwa handphone yang diperjual belikan merupakan produk rekondisi yang mengakibatkan kerugian dari disisi konsumen. Tetapi disisi lain pelaku usaha mendapat keuntungan berlipat atas penjualan hanphone rekondisi sehingga banyak dari pelaku usaha memanfaatkan hal demikian demi keuntungan semata. Sebagaimana salah satu kasus transaksi jual beli handphone rekondisi yang terjadi dalam perkara Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PN.CKR. yang mana dalam perkara tersebut merupakan salah satu contoh cerminan yang harus menjadi perhatian serius bahwa hakim dalam memutus perkara harus memberikan efek jera terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha dan upaya hukum yang dilakukan konsumen jika mengalami kerugian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha dalam perkara Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PN.CKR hanya dijatuhkan sanksi penjara selama 3 (tiga) bulan. Sebagaimana pertanggungjawaban tersebut masih dirasa hakim kurang komprehensif melihat fakta-fakta dalam persidangan, baik dari keterangan terdakwa sendiri maupun alat bukti dalam dakwaan alternatif kedua yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dikarenakan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta-fakta yang seharusnya dapat meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana benar-benar terjadi demi menjunjung tingggi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Daftar Pustaka 10 Buku, 7 Jurnal, 2 Perundang-undangan, 2 Peraturan Menteri

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	20 Jun 2023 03:54
Last Modified:	20 Jun 2023 03:54
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6938

Actions (login required)

View Item