Analisis yuridis pembuatan akta pemberi hak tanggungan berdasarkan surat kuasa membebankan hak tanggungan (studi kasus putusan nomor.8/Pdt.g/2022 PN Dps)

TAMBA, ARYO (2023) Analisis yuridis pembuatan akta pemberi hak tanggungan berdasarkan surat kuasa membebankan hak tanggungan (studi kasus putusan nomor.8/Pdt.g/2022 PN Dps). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (4MB)
	Text BAB I.pdf Download (638kB)
	Text BAB II.pdf Download (391kB)
	Text BAB III.pdf Download (214kB)
	Text BAB IV.pdf Download (440kB)
	Text BAB V.pdf Download (272kB)
	Text Lampiran.pdf Download (450kB)

Abstract

Surat Kuasa Membebankan hak tangungan bukan merupakan suatu Akta yang Otomatis dapat mebuat si kreditur dengan sendirinya mendapatkan hak didalam sertipikat tersebut seperti halnya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, dalam kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dps, Pihak Pelawan keberatan dengan diterbitkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 00629/2019 tertanggal 4 Februari 2019 namun tanpa persetujuan dari pihak Pelawan, namun perlu digarisbawahi, bahwa perikatan yang terjadi antara pihak Pelawan dengan Termohon adalah sah dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan mengingat adanya kewenangan hukum yang lebih tinggi untuk melakukan Pemberian Hak Tanggungan tanpa adanya keterangan dari pihak yang berhutang bukanlah suatu hal yang dapat diperintahkan untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, Mengingat setiap akta yang muncul dari komitmen yang dibuat oleh para pengumpul adalah substansial dan membatasi, sehingga harus diatasi dan apa saja tahapan-tahapan dalam pembuatan Hak Tanggungan dan bagaimana pemeriksaan pemikiran majelis hakim terhadap pembuatan Akta Pemberian Hak Tangungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tangungan dalam Putusan nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dps, dalam pertimbangannya kreditur telah menempuh proses yang benar berdasarkan, yaitu membuat Akta Pemberian Hak Tangungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tangungan, kemudian mendaftarkan Hak Tangungan sehingga menerbitkan Sertipikat Hak Tangungan. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, dengan mendapatkan data dari Ptusan Pengadilan dan tinjauan berdasarkan undang-undang.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	20 Jun 2023 03:40
Last Modified:	20 Jun 2023 03:40
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6937

Actions (login required)

View Item