Penggunaan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pembangunan Pabrik Pupuk antara Indonesia dan Jepang (Tinjauan Perjanjian Pembangunan Pabrik Pupuk antara PT Inti Karya Persada Tehnik dan TOYO Engineering

Kartika, Afiq Fauzan Wahyu (2023) Penggunaan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pembangunan Pabrik Pupuk antara Indonesia dan Jepang (Tinjauan Perjanjian Pembangunan Pabrik Pupuk antara PT Inti Karya Persada Tehnik dan TOYO Engineering. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (918kB)
	Text BAB I.pdf Download (235kB)
	Text BAB II.pdf Download (302kB)
	Text BAB III.pdf Download (222kB)
	Text BAB IV.pdf Download (132kB)
	Text BAB V.pdf Download (108kB)
	Text Lampiran.pdf Download (2MB)

Abstract

Kerja sama antar negara merupakan peristiwa internasional yang dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, konstruksi, atau bidang lain yang dianggap perlu. Perjanjian internasional merupakan suatu perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional. Untuk mengantisipasi kemungkinan masalah ini, maka para pihak perlu untuk mengatur mengenai pilihan hukum dalam satu klausul kontrak yang mereka buat. Namun, yang menjadi permasalahan dalam pembuatan suatu perjanjian KSO dimana salah satu pihak yang menjalaninya bukanlah orang Indonesia, maka akan menimbulkan masalah, dimana pihak asing tersebut tentu tidak ingin menggunakan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku dalam kontrak. Urgensi penggunaan hukum Indonesia dalam perjanjian KSO hingga saat ini masih belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kontrak yang dilakukan antara PT Inti Karya Persada Tehnik dan TOYO Engineering yang melakukan perjanjian kerja sama dengan digunakan adalah hukum England dan Wales. Dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian dan perjanjian yang dibuat secara sah akan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan merujuk pada Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, pilihan hukum dalam kontrak konstruksi dengan menggunakan hukum selain hukum Indonesia dapat dilaksanakan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	20 Jun 2023 02:30
Last Modified:	20 Jun 2023 02:30
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6917

Actions (login required)

View Item