Abisaputro, Adam Karas (2023) ANALISIS YURIDIS PENETAPAN BEBAS STATUS TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp. Diploma thesis, Universitas Nasional.
Text
COVER.pdf Download (546kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (418kB) |
|
Text
BAB II.pdf Download (312kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (219kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (357kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (181kB) |
|
Text
Lampiran.pdf Download (7MB) |
Abstract
Frasa ‘bukti permulaan’ dan ‘bukti permulaan yang cukup’ pada kedua kaidah Pasal KUHAP tersebut dinilai olehnya tidak jelas parameternya dan dapat menjadikan kesewenang- wenangan petugas penyidik. Petugas penyidik sendiri yang menentukan sendiri apa yang dimaksud bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup. Maka terjadi proses penyidikan tanpa prosedur pendukung menurut due process of law. Selama ini kita mengetahui bahwa, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang- kurangnya dua alat bukti. Tanpa terpenuhinya minimal dua alat bukti tersebut menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup. Beberapa kalangan menilai hal itu membuat tindakan penyidik tidak prosedural dan sewenag- wenang, di sinilah fungsinya proses praperadilan. Hal serupa juga terjadi pada kasus dalam Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp, yang akan menjadi obyek penelitian skripsi penulis. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, dengan mendapatkan data dari putusan Pengadilan dan tinjauan berdasarkan undang-undang.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Miss Rahma Rahmawati |
Date Deposited: | 20 Jun 2023 02:26 |
Last Modified: | 20 Jun 2023 02:26 |
URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6915 |
Actions (login required)
View Item |