PERLINDUNGAN HUKUM PASAR RAKYAT TERHADAP TOKO SWALAYAN DI WILAYAH DKI JAKARTA (Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran)

Nazara, Joni Kurniawan (2022) PERLINDUNGAN HUKUM PASAR RAKYAT TERHADAP TOKO SWALAYAN DI WILAYAH DKI JAKARTA (Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover Joni..pdf Download (604kB)
	Text BAB I.pdf Download (824kB)
	Text BAB II.pdf Download (915kB)
	Text BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (746kB)
	Text BAB V.pdf Download (513kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Joni..pdf Download (1MB)

Abstract

Fenomena pesatnya laju pendirian dan perkembangan Toko Swalayan berpotensi mematikan Pasar Rakyat khususnya dalam wilayah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Sehingga Pemerintah Daerah DKI Jakarta perlu memberikan perlindungan hukum bagi Pasar Rakyat dan UMKM di wilayah DKI Jakarta agar dapat terus bersaing di tengah tekanan liberisasi perdagangan dan modernisasi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan implementasinya kepada Pasar Rakyat di wilayah DKI Jakarta menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan ialah Penelitian Hukum Normatif-Empiris (terapan). Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa perlindungan hukumyang diberikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta kepada Pasar Rakyat terhadap Toko Swalayan di wilayah DKI Jakarta menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran ialah memberikan pengaturan tentang perizinan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang lebih berpihak kepada Pasar Rakyat dan memberikan pengaturan tentang tanggung jawab Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam pengembangan Pasar Rakyat dan UMKM, serta terus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam proses penyelenggaraan regulasi tersebut.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aprilizani -
Date Deposited:	03 Feb 2023 08:03
Last Modified:	03 Feb 2023 08:03
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/5951

Actions (login required)

View Item