ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG SESUAI DENGAN ASAS KEADILAN (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014)

Virdan, Rivo Alfajri Syah (2022) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG SESUAI DENGAN ASAS KEADILAN (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text caver.pdf Download (277kB)
	Text Bab 1.pdf Download (146kB)
	Text Bab 2.pdf Download (187kB)
	Text Bab 3.pdf Download (149kB)
	Text bab 4.pdf Download (102kB)
	Text Bab 5.pdf Download (51kB)
	Text Lampiran.pdf Download (829kB)

Abstract

Amanah untuk mewujudkan hak asasi warga negara dalam pemenuhan kehadiran lingkungan hidup yang baik dan sehat telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang turut memuat perihal penegakan hukum tindak pidana. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana analisis yuridis pertimbangan dan putusan hakim serta aspek keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XII/2014. Penelitian ini pun bertujuan untuk menganalisis pertimbangan dan putusan hakim serta aspek keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup yang sesuai dengan asas keadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XII/2014. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini selanjutnya menghasilkan kesimpulan: pertama, pertimbangan dan putusan Hakim dalam Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 memuat 2 (dua) esensi yuridis, yaitu: (1) Majelis Hakim MK telah secara tepat menjawab episentrum pokok permohonan Pemohon bahwa penghasil limbah B3 yang izinnya telah berakhir namun tengah mengajukan perpanjangan izin harus dimaknai secara materil telah memperoleh izin sehingga tidak tepat bila penghasil limbah B3 tersebut dikenakan sanski pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 102 UU PPLH; dan (2) Majelis Hakim MK dalam pertimbangannya sejatinya menekankan bahwa harus ada konsistensi dalam pengaturan perizinan pengelolaan limbah B3. Dan kedua, ketentuan Pasal 59 ayat (1) juncto 102 UU PPLH yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional telah tepat dalam mewujudkan keadilan penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di mana sepatutnya terhindar dari kendala birokratisasi izin yang lamban oleh pemerintah.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	06 Oct 2022 02:29
Last Modified:	06 Oct 2022 02:29
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/5477

Actions (login required)

View Item