NALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tgt)

MAWARNI, RETHA (2025) NALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tgt). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (454kB)
	Text BAB 2.pdf Download (477kB)
	Text BAB 3.pdf Download (348kB)
	Text BAB 4.pdf Download (465kB)
	Text BAB 5.pdf Download (158kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (775kB)

Abstract

Perjanjian jual beli tanah di bawah tangan masih marak terjadi di Indonesia, meskipun memiliki risiko hukum yang tinggi. Praktik ini seringkali menimbulkan permasalahan, terutama terkait wanprestasi dan kekuatan hukum perjanjian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Apa akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah dibawah tangan? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait jual beli tanah dibawah tangan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait jual beli tanah dibawah tangan bedasarkan putusan 20/Pdt.G/2023/PN Tgt. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan meliputi data sekunder yang diperoleh dari peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak. Selain itu, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tgt menunjukkan bahwa hakim cenderung mengutamakan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku yang berwenang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli tanah di bawah tangan memiliki kelemahan hukum yang signifikan. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk melakukan jual beli tanah secara resmi melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menghindari risiko hukum di kemudian hari. Kata kunci: Perjanjian Jual Beli Tanah, Jual Beli Tanah Dibawah Tangan, Wanprestasi, Akibat Hukum, Pertimbangan Hukum Hakim.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JC Political theory
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited:	17 Jul 2025 02:46
Last Modified:	17 Jul 2025 02:46
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/13736

Actions (login required)

View Item