FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KONFLIK MAFIA TANAH DI INDONESIA

NURMILA, NURMILA (2023) FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KONFLIK MAFIA TANAH DI INDONESIA. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover (Lembar Penunjang, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi).pdf Download (662kB)
	Text BAB I.pdf Download (489kB)
	Text BAB II.pdf Download (518kB)
	Text BAB III.pdf Download (365kB)
	Text BAB IV.pdf Download (441kB)
	Text BAB V.pdf Download (339kB)
	Text Lampiran (Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, Lembar Hasil Turnitin).pdf Download (3MB)

Abstract

Indonesia, sebagai negara agraris, tanah dalam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk kebutuhan tanah menjadi meningkat. Tanah merupakan kebutuhan dan sebagai aset sosial namun seringkali terancam oleh ketidakpastian hukum dan konflik yang melibatkan mafia tanah. Masalah seperti sertifikat ganda dan penipuan tanah oleh mafia tanah menunjukkan perlunya reformasi kebijakan pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi fenomena mafia tanah di Indonesia. Fokus penelitian meliputi pengaturan pertanahan dalam sistem ketatanegaraan dan formulasi kebijakan pemerintah dalam menangani konflik yang disebabkan oleh mafia tanah. penulisan ilmiah ini bertujuan memberikan kontribusi positif dalam perlindungan hak atas tanah, mengurangi sengketa, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. penulisan ini mengulas aspek-aspek penting terkait tanah di Indonesia, termasuk definisi tanah, peran mafia tanah, jenis hak atas tanah, pendaftaran tanah, dasar hukum, dan sistem pendaftaran tanah. serta menyoroti kasus-kasus mafia tanah yang terjadi, seperti kasus artis Nirina Zubir dan petani di Salatiga, serta kasus sertifikat ganda di Lampung Selatan. Kasus-kasus ini menunjukkan kompleksitas dan dampak serius dari mafia tanah terhadap individu dan kelompok. Dalam penulisan ilmiah ini membahas formulasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi mafia tanah, meliputi dasar hukum, jenis hukum pertanahan, hak penguasaan atas tanah, penyelesaian sengketa, serta masalah dan kelemahan dalam pengaturan. Reformasi regulasi, peningkatan integritas aparat, dan koordinasi antar lembaga menjadi fokus utama. Penelitian ini mengusulkan pembentukan undang-undang anti mafia tanah, inovasi dalam sistem administrasi pertanahan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. penulisan ini bertujuan supaya Pemerintah memperkuat regulasi, meningkatkan penegakan hukum, serta melibatkan masyarakat dalam pemberantasan mafia tanah dengan cara meningkatkan koordinasi antar lembaga, pembentukan undang-undang khusus, dan inovasi dalam sistem identitas kepemilikan tanah, penulisan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih adil dan transparan serta lebih aman di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	03 Oct 2024 06:32
Last Modified:	03 Oct 2024 06:32
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12241

Actions (login required)

View Item