INTERPRETASI HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETENTUAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA THE LEGAL INTERPRETATION OF THE PROVISIONS FOR EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE OBJECTS IN THE ACT OF NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIARY GUARANTEE BY THE CONSTITUTIONAL COURT

Liliyana, Dina (2024) INTERPRETASI HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETENTUAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA THE LEGAL INTERPRETATION OF THE PROVISIONS FOR EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE OBJECTS IN THE ACT OF NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIARY GUARANTEE BY THE CONSTITUTIONAL COURT. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER (Cover, Lembar Penunjang, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi).pdf Download (2MB)
	Text BAB 1.pdf Download (493kB)
	Text BAB 2.pdf Download (511kB)
	Text BAB 3.pdf Download (530kB)
	Text BAB 4.pdf Download (514kB)
	Text BAB 5.pdf Download (350kB)
	Text LAMPIRAN (Daftar Pustaka, Berita Acara Sidang Tesis, Persetujuan Tesis, Persetujuan Perbaikan Tes.pdf Download (1MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) diketahui telah melakukan interpretasi hukum melalui 3 (tiga) putusan tentang ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan (2) bagaimana interpretasi hukum MK dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia dalam UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berdasarkan Putusan No. 18/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021. Penelitian ini pun bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui: (1) pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan (2) interpretasi hukum MK dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berdasarkan Putusan No. 18/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 2/PUUXIX/2021, dan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia mengatur bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan pengadilan, di mana bila debitor cidera janji maka kreditor dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia; dan (2) ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek kajian Penulis secara konsisten telah mengubah aturan eksekusi objek jaminan fidusia bahwa pengadilan negeri berkedudukan sebagai penentu ketika tidak terjadi kesepakatan ingkar janji antara debitor dan kreditor.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	13 May 2024 06:44
Last Modified:	13 May 2024 06:44
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10947

Actions (login required)

View Item