KEDUDUKAN HUKUM PEJABAT BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Akbar, Rizki (2024) KEDUDUKAN HUKUM PEJABAT BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (533kB)
	Text BAB 1.pdf Download (386kB)
	Text BAB 2.pdf Download (422kB)
	Text BAB 3.pdf Download (281kB)
	Text BAB 4.pdf Download (453kB)
	Text BAB 5.pdf Download (331kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran dalam rangka perwujudan kemakmuran rakyat serta sebagai pelaksana pelayanan publik. Pelaksanaan BUMN sendiri melalui keputusan direksi BUMN atau pejabat struktural lainnya, pengambilan keputusan yang dijalankan menuai resiko lainnya. Direksi menjadi organ vital yang memiliki tanggung jawab tinggi serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini ialah, apakah keputusan Direksi merupakan suatu keputusan TUN sehingga menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara? metode penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Tidak semua keputusan Direksi atau pejabat struktural lainnya merupakan keputusan tata usaha negara, hal ini perlu dilihat di tiap-tiap keputusan yang dikeluarkan dan dilihat secara kasuitis.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) Q Science > Q Science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	02 May 2024 06:39
Last Modified:	02 May 2024 06:39
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10911

Actions (login required)

View Item