KEBIJAKAN BIODIESEL DAN POLITIK OLIGARKI INDUSTRI KELAPA SAWIT DI INDONESIA: STUDI KASUS PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (BPDPKS)

Agustina, Dian (2026) KEBIJAKAN BIODIESEL DAN POLITIK OLIGARKI INDUSTRI KELAPA SAWIT DI INDONESIA: STUDI KASUS PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (BPDPKS). Doctoral thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (778kB)
	Text BAB II.pdf Download (4MB)
	Text BAB III.pdf Download (402kB)
	Text BAB IV.pdf Download (417kB)
	Text BAB V.pdf Download (666kB)
	Text BAB VI.pdf Download (450kB)
	Text BAB VII.pdf Download (414kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Disertasi ini menganalisis kebijakan mandatori biodiesel berbasis kelapa sawit (CPO) yang didominasi industri skala besar di Indonesia dari perspektif ekologi politik dan ekonomi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana struktur ekonomi politik oligarkis mempengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan tersebut, serta implikasinya terhadap keadilan ekonomi, agraria, dan keberlanjutan ekologis. Dengan metode studi kasus kualitatif, penelitian ini menggunakan teori oligarki Jeffrey Winters tentang pertahanan kekayaan (wealth defense), teori reorganisasi kekuasaan oligarki dalam demokrasi Richard Robison dan Vedi R Hadiz, serta ekologi politik Raymond L Bryant and Sinead Bailey. Temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan biodiesel menguntungkan segelintir konglomerat kelapa sawit. Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana oligarki berhasil membajak institusi demokrasi untuk melayani kepentingan akumulasi kapital mereka. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diidentifikasi sebagai manifestasi aliansi negara korporasi yang menyalurkan subsidi masif kepada konglomerasi biodiesel melalui dana pungutan ekspor. Sementara petani swadaya termarginalisasi, tidak memiliki posisi tawar, dan lemah secara ekonomi. Kebijakan mandatori ini juga mendorong ekspansi perkebunan kelapa sawit, memicu deforestasi, meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memantik konflik agraria. Disertasi ini menyimpulkan bahwa transisi energi di Indonesia tidak bersifat netral, melainkan sangat politis dan bias pada kepentingan akumulasi kapital korporasi besar. Kebijakan mandatori biodiesel berfungsi lebih sebagai mekanisme stabilisasi harga CPO di tengah fluktuasi pasar global daripada sebagai solusi transisi energi yang berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola BPDPKS yang inklusif, transparansi alokasi dana, dan perlindungan hak tenurial petani swadaya demi mewujudkan keadilan sosial bagi para petani.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JQ Political institutions Asia
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S3 Ilmu Politik
Depositing User:	Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited:	23 Jul 2026 02:37
Last Modified:	23 Jul 2026 02:37
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/17126

Actions (login required)

View Item