Rafsya, Nova Ramadhan (2026) PERAN DPR RI DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) TAHUN 2025. Diploma thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.
|
Text
COVER.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (180kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (305kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (159kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (265kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (301kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (572kB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya masalah gizi yang ada di Indonesia,
terutama stunting yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Sebagai respon,
pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025, tetapi
pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya realisasi anggaran,
kasus keracunan makanan, dan kompleksitas dalam koordinasi antar lembaga. Situasi ini
mengharuskan adanya pengawasan yang efektif, terutama oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI) sebagai badan legislatif. Penelitian ini menggunakan teori
pengawasan dari Robbins dan Coulter yang mencakup penentuan standar, pengukuran
kinerja, perbandingan hasil, dan tindakan korektif, serta didukung oleh teori implementasi
kebijakan publik, checks and balances, dan good governance. Metode yang diterapkan
adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa DPR RI telah melaksanakan tugas pengawasannya melalui rapat kerja, evaluasi,
kunjungan kerja, dan pemberian rekomendasi. Namun, efektivitas pengawasan masih
terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, kompleksitas birokrasi, dan dominasi
dari eksekutif. Selain itu, mekanisme pengawasan cenderung bersifat administratif dan
belum sepenuhnya terintegrasi. Kesimpulannya, peran DPR RI dalam mengawasi
pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sudah ada, tetapi masih belum optimal dalam
menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan koordinasi, dan optimalisasi fungsi
checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik |
| Depositing User: | Delvy Aplirizani - |
| Date Deposited: | 13 Jul 2026 08:19 |
| Last Modified: | 13 Jul 2026 08:19 |
| URI: | https://repository.unas.ac.id/id/eprint/17015 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
