PENAFSIRAN HAKIM ATAS KETENTUAN GUGATAN ACTIO PAULIANA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN DEBITOR UNTUK MENGALIHKAN HARTA PAILIT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 14/PDT.SUS ACTIO PAULIANA/2018/PN.SMG. JO. PUTUSAN NOMOR 212 K/PDT.SUSPAILIT/2019)

Kurniaviyandi, Arvan (2026) PENAFSIRAN HAKIM ATAS KETENTUAN GUGATAN ACTIO PAULIANA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN DEBITOR UNTUK MENGALIHKAN HARTA PAILIT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 14/PDT.SUS ACTIO PAULIANA/2018/PN.SMG. JO. PUTUSAN NOMOR 212 K/PDT.SUSPAILIT/2019). Diploma thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (730kB)
	Text BAB I.pdf Download (417kB)
	Text BAB II.pdf Download (544kB)
	Text BAB III.pdf Download (331kB)
	Text BAB IV.pdf Download (425kB)
	Text BAB V.pdf Download (314kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Actio Pauliana dalam hukum kepailitan merupakan instrumen penting untuk
mencegah debitor mengalihkan harta yang seharusnya menjadi bagian dari
boedel pailit. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penafsiran
hukum antara hakim Pengadilan Niaga Semarang (Putusan Nomor 14/Pdt.SusActio
Pauliana/2018/PN.Smg.)
dan
hakim
Mahkamah
Agung
(Putusan
Nomor

212

K/Pdt.Sus-Pailit/2019) dalam menyikapi gugatan Actio Pauliana yang
diajukan kurator terhadap pengalihan tanah atas nama istri debitor pailit.
Perbedaan tersebut memunculkan dua rumusan masalah: 1).Bagaimana
penafsiran hukum hakim dalam memutus perkara kepailitan terkait gugatan
Actio Pauliana pada kedua putusan tersebut? 2). Bagaimana implikasi hukum
dari putusan hakim terkait gugatan Actio Pauliana pada masing-masing
tingkatan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Sumber
bahan hukum meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier. Analisis didasarkan
pada Teori Penafsiran Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Keadilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Niaga cenderung
menerapkan penafsiran gramatikal (harfiah) yang berorientasi pada kepastian
formal, sementara hakim Mahkamah Agung menggunakan penafsiran
teleologis yang berfokus pada tujuan hukum dan keadilan substantif. Implikasi
dari perbedaan penafsiran ini adalah putusan Pengadilan Niaga berpotensi melemahkan efektivitas hukum kepailitan dan memberatkan kurator dalam
pembuktian, sedangkan putusan Mahkamah Agung menguatkan perlindungan
terhadap kreditor bersama dan mencegah penyalahgunaan formalitas hukum.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	13 Jul 2026 04:27
Last Modified:	13 Jul 2026 04:35
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16989

Actions (login required)

View Item