IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS DI KELURAHAN KRAMAT PELA, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN)

Siraj, Muhammad Agil (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS DI KELURAHAN KRAMAT PELA, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN). Diploma thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Download (720kB)
	Text BAB III.pdf Download (557kB)
	Text BAB IV.pdf Download (2MB)
	Text BAB V.pdf Download (529kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Kebijakan Publik tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kelurahan
Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan)
dengan menggunakan teori George C. Edward III komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebijakan sudah dilaksanakan, namun belum optimal. Dari aspek komunikasi,
sosialisasi, musyawarah, dialog langsung, dan surat pemberitahuan sudah
dilakukan, tetapi penyampaian informasi belum merata sehingga masih muncul
perbedaan pemahaman dan sebagian PKL menilai kebijakan lebih dominan sebagai
penertiban. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan didukung personel, anggaran,
kewenangan, serta sarana prasarana, namun keterbatasan jumlah petugas
menghambat pengawasan dan pembinaan, lokasi binaan belum menampung seluruh
pedagang, serta pemberdayaan nonfisik seperti pelatihan dan modal belum
dirasakan merata. Dari aspek disposisi, komitmen pelaksana cukup baik, tetapi
masih ada ketidakkonsistenan tindakan di lapangan yang memunculkan persepsi
negatif. Dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas antarinstansi dan prosedur
penertiban telah tersusun, namun pelaksanaannya belum selalu sesuai prosedur,
terutama terkait konsistensi informasi dan waktu pelaksanaan. Secara keseluruhan,
diperlukan penguatan pada keempat indikator agar penataan dan pemberdayaan
PKL berjalan lebih efektif dan sesuai tujuan kebijakan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Komunikasi
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	06 Jul 2026 07:33
Last Modified:	06 Jul 2026 07:33
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16877

Actions (login required)

View Item