ANALISIS KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA DEPOK DALAMPERSPEKTIF ACTOR NETWORK THEORY

Fadhillah, Muhammad Irfan (2026) ANALISIS KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA DEPOK DALAMPERSPEKTIF ACTOR NETWORK THEORY. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (380kB)
	Text BAB II.pdf Download (292kB)
	Text BAB III.pdf Download (209kB)
	Text BAB IV.pdf Download (800kB)
	Text BAB V.pdf Download (126kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Kebijakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di
Kota Depok mengalami transformasi melalui pemanfaatan
platform digital Depok Single Window (DSW) sebagai
bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE). Penelitian ini bertujuan menganalisis
bagaimana kebijakan pembayaran PBB diimplementasikan
melalui DSW dengan menelaah peran, interaksi, serta
jaringan aktor manusia dan non-manusia dalam perspektif
Actor-Network Theory (ANT) yang dikembangkan oleh
Bruno Latour. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah
kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi,
serta studi dokumentasi terhadap aktor-aktor kunci seperti
Badan Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi dan
Informatika, serta masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembayaran
PBB melalui DSW membentuk jaringan kebijakan yang
melibatkan aktor manusia dan non-manusia secara simultan.
Pada dimensi heterogenitas aktor, kebijakan dipengaruhi
oleh keberagaman kepentingan, kapasitas, dan peran
masing-masing aktor. Pada dimensi asosiasi dan relasi,
hubungan koordinatif antara Bakeuda dan Diskominfo
menjadi penentu integrasi sistem, sementara interaksi
dengan masyarakat membentuk pola partisipasi yang
beragam. Pada dimensi translasi, tujuan digitalisasi
kebijakan belum sepenuhnya diterjemahkan secara seragam,
karena terdapat perbedaan tingkat literasi digital dan
kebiasaan pembayaran konvensional. Pada dimensi
mobilitas dan stabilitas jaringan, pemerintah menjaga
keberlanjutan layanan dengan tetap menyediakan kanal
konvensional guna mempertahankan kepercayaan publik.
Penelitian ini juga menemukan keberadaan aktor laten
berupa faktor budaya yang memengaruhi preferensi
masyarakat dalam memilih mekanisme pembayaran. Secara
keseluruhan, implementasi kebijakan pembayaran PBB
melalui DSW menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi
tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga
oleh kemampuan membangun jaringan relasi yang stabil,
adaptif, dan responsif terhadap karakteristik sosial
masyarakat.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	08 Jun 2026 03:32
Last Modified:	08 Jun 2026 03:32
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16430

Actions (login required)

View Item