KONFLIK KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR DKI JAKARTA: PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK TAHUN 2013 – 2021

MAULANA, ALYA NAFILAH (2026) KONFLIK KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR DKI JAKARTA: PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK TAHUN 2013 – 2021. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (832kB)
	Text BAB 1.pdf Download (393kB)
	Text BAB 2.pdf Download (582kB)
	Text BAB 3.pdf Download (417kB)
	Text BAB 4.pdf Download (559kB)
	Text BAB 5.pdf Download (756kB)
	Text BAB 6.pdf Download (308kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (917kB)

Abstract

Banjir di Provinsi DKI Jakarta merupakan persoalan lingkungan yang
bersifat kronis dan struktural, sehingga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai
fenomena alam atau persoalan teknis pengelolaan air. Pada periode 2013–2017,
kebijakan penanggulangan banjir yang ditempuh pemerintah daerah melalui
program normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir
menunjukkan dinamika politik yang kompleks. Kebijakan tersebut tidak hanya
memunculkan persoalan efektivitas, tetapi juga melahirkan konflik kepentingan
antaraktor serta ketimpangan dampak sosial dan ekologis. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis konflik kepentingan dalam kebijakan penanggulangan banjir di
DKI Jakarta dengan menggunakan perspektif ekologi politik. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang terlibat dalam
kebijakan penanggulangan banjir, studi dokumentasi terhadap regulasi dan
dokumen kebijakan, serta observasi non-partisipatif di wilayah terdampak banjir
dan relokasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menjaga keabsahan data melalui
triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan
penanggulangan banjir di DKI Jakarta pada periode 2013–2017 dipengaruhi oleh
relasi kuasa yang tidak seimbang antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Negara berperan sebagai aktor dominan yang mendorong pendekatan teknokratis
dan proyek infrastruktur berskala besar sebagai solusi utama banjir. Dalam proses
tersebut, kepentingan ekonomi dan tata ruang kota cenderung lebih diutamakan,
sementara partisipasi masyarakat terdampak berlangsung secara terbatas.
Akibatnya, masyarakat bantaran sungai dan kelompok berpendapatan rendah lebih
sering diposisikan sebagai objek kebijakan dan mengalami marginalisasi sosialekologis melalui relokasi paksa serta hilangnya akses terhadap ruang dan sumber penghidupan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa banjir di Jakarta merupakan hasil dari kebijakan lingkungan yang sarat kepentingan dan belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Oleh karena itu,
penanggulangan banjir memerlukan perubahan pendekatan kebijakan yang lebih
inklusif, transparan, dan partisipatif, dengan menempatkan masyarakat sebagai
subjek kebijakan serta memperhatikan dimensi sosial, politik, dan ekologis secara
seimbang.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JC Political theory J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Vira Desintha Larasati
Date Deposited:	20 May 2026 02:57
Last Modified:	20 May 2026 02:57
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16045

Actions (login required)

View Item