KETERWAKILAN PEREMPUAN DI KOMISI IX DPR RI PERIODE 2019-2024 DALAM MEMPERJUANGKAN PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN (Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga)

Octaviani, Osi (2026) KETERWAKILAN PEREMPUAN DI KOMISI IX DPR RI PERIODE 2019-2024 DALAM MEMPERJUANGKAN PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN (Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (975kB)
	Text BAB I.pdf Download (303kB)
	Text BAB II.pdf Download (283kB)
	Text BAB III.pdf Download (194kB)
	Text BAB IV.pdf Download (697kB)
	Text BAB V.pdf Download (481kB)
	Text BAB VI.pdf Download (276kB)
	Text BAB VII.pdf Download (152kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (644kB)

Abstract

Keterwakilan perempuan di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
periode 2019–2024 menjadi sorotan dalam konteks perjuangan pengesahan Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Secara kuantitatif,
jumlah legislator perempuan telah memenuhi bahkan melampaui kuota 30 persen. Namun
demikian, RUU PPRT hingga kini belum berhasil disahkan. Situasi tersebut menimbulkan
pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana keterwakilan perempuan benar-benar terwujud
secara substantif dalam proses legislasi, khususnya dalam memperjuangkan perlindungan bagi
pekerja rumah tangga yang mayoritas merupakan perempuan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data
diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta telaah literatur yang relevan.
Kerangka analisis menggunakan teori representasi politik Hanna Pitkin, konsep critical actors,
serta perspektif kebijakan responsif gender.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Komisi IX belum
sepenuhnya bertransformasi menjadi representasi substantif yang efektif. Peran legislator
perempuan cenderung berada dalam batas-batas formal kelembagaan dan sangat dipengaruhi
oleh dinamika fraksi, konfigurasi politik DPR, serta prioritas legislasi nasional. Meskipun
demikian, terdapat faktor pendukung berupa keberadaan aktor-aktor kritis di parlemen,
dukungan jaringan advokasi masyarakat sipil, serta legitimasi isu pekerja rumah tangga sebagai
isu hak asasi manusia. Selain pendukung faktor penghambat utama meliputi belum adanya
konsensus politik antarfraksi, rendahnya prioritas politik terhadap isu kerja domestik, serta
lemahnya komitmen politik pemerintah., stagnasi pengesahan RUU PPRT bukan disebabkan
oleh kurangnya jumlah perempuan di parlemen, melainkan oleh hambatan struktural dan
politik yang membatasi efektivitas representasi substantif.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Fitria Nur Indah Hasanah
Date Deposited:	19 May 2026 04:24
Last Modified:	19 May 2026 04:24
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16017

Actions (login required)

View Item