TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024

Prabowo, Alfa Indah Daiva Noviany (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (575kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (373kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (445kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (322kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (322kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (209kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)

Abstract

Keabsahan perjanjian perkawinan merupakan aspek penting dalam hukum
perkawinan karena berkaitan dengan pengaturan harta suami dan isteri serta
implikasinya terhadap pihak ketiga, terutama setelah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatan
perjanjian perkawinan. Perluasan tersebut menimbulkan persoalan mengenai
mekanisme pengesahan dan pencatatannya dalam praktik administrasi
perkawinan. Penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian perkawinan dalam
perspektif hukum perdata serta pengaturan pengesahannya pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024
tentang Pencatatan Pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil perjanjian perkawinan
harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara tegas mensyaratkan bentuk akta
notaris sehingga frasa “pegawai pencatat perkawinan atau notaris” bersifat
alternatif. Namun dalam praktik administratif, pengaturan dalam Peraturan
Menteri Agama cenderung mengarahkan pada penggunaan akta notaris demi
kepastian hukum, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan
ketidakpastian hukum.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Delvy Aplirizani -
Date Deposited: 08 May 2026 08:14
Last Modified: 08 May 2026 08:14
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15853

Actions (login required)

View Item View Item