THE GOVERNMENT’S LEGAL AUTHORITHY IS IMPOSING A BAN ON NICKEL EXPORTS AND ITS IMPLICATIONS FOR TRADE DISPUTES AT THE WORLD TRADE ORGANIZATION

KAHE, AGNES MELANIA CARNELY (2026) THE GOVERNMENT’S LEGAL AUTHORITHY IS IMPOSING A BAN ON NICKEL EXPORTS AND ITS IMPLICATIONS FOR TRADE DISPUTES AT THE WORLD TRADE ORGANIZATION. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of Cover .pdf] Text
Cover .pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Bab I.pdf] Text
Bab I.pdf

Download (513kB)
[thumbnail of Bab II.pdf] Text
Bab II.pdf

Download (587kB)
[thumbnail of Bab III.pdf] Text
Bab III.pdf

Download (620kB)
[thumbnail of Bab IV.pdf] Text
Bab IV.pdf

Download (547kB)
[thumbnail of Bab V.pdf] Text
Bab V.pdf

Download (413kB)
[thumbnail of Lampiran .pdf] Text
Lampiran .pdf

Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan hukum
Pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan larangan ekspor nikel sebagai
bagian dari strategi hilirisasi mineral berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dan mengkaji implikasi
hukumnya terhadap sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa di World Trade
Organization (WTO) terkait dugaan pelanggaran Pasal XI General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT) 1994. Dengan menggunakan metode penelitian hukum
normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah secara konstitusional
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam demi
kemakmuran rakyat, namun pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap diselaraskan
dengan kewajiban perdagangan internasional guna menghindari konsekuensi hukum
dalam sistem perdagangan multilateral.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Irna Irna Yunita
Date Deposited: 27 Apr 2026 08:47
Last Modified: 27 Apr 2026 08:47
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15374

Actions (login required)

View Item View Item