KEBIJAKAN EUROPEAN GREEN DEAL SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK LINGKUNGAN DAN IMPLIKASI BAGI EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA TAHUN 2022

Wangsayudha, Adrawina Vazrya (2025) KEBIJAKAN EUROPEAN GREEN DEAL SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK LINGKUNGAN DAN IMPLIKASI BAGI EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA TAHUN 2022. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (562kB)
	Text BAB I.pdf Download (220kB)
	Text BAB II.pdf Download (237kB)
	Text BAB III.pdf Download (183kB)
	Text BAB IV.pdf Download (2MB)
	Text BAB V.pdf Download (212kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (581kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan European Green Deal (EGD) terhadap industri kelapa sawit Indonesia dalam konteks perdagangan berkelanjutan. EGD adalah strategi Uni Eropa untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 dengan menetapkan standar keberlanjutan yang ketat terhadap produk impor, termasuk minyak kelapa sawit. Kebijakan ini menciptakan tantangan signifikan bagi Indonesia, produsen utama kelapa sawit dunia, khususnya dalam memenuhi standar keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial yang diatur EGD. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menggunakan Teori Hijau dan Teori Keberlanjutan. Teori Hijau menekankan perlunya transisi ekonomi hijau yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, pengurangan emisi karbon, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Namun, dalam praktiknya, pendekatan keberlanjutan global yang didominasi oleh negara-negara maju seringkali belum mencerminkan keadilan lingkungan yang diadvokasi oleh Teori Hijau. Sementara itu, Teori keberlanjutan menjadi kerangka untuk menganalisis dampak EGD pada tiga pilar keberlanjutan: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini sejalan dengan teori keberlanjutan Brundtland, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial antargenerasi. Penelitian ini juga membahas sejauh mana kebijakan keberlanjutan nasional seperti Indonesian
Sustainable Palm Oil (ISPO) dapat diakui sebagai langkah memenuhi tuntutan EGD. Penelitian ini juga meninjau sejauh mana kebijakan keberlanjutan nasional seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dapat diselaraskan dengan tuntutan standar global seperti Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Penelitian menunjukkan bahwa EGD berpotensi menjadi hambatan non-tarif bagi industri kelapa sawit Indonesia, mengancam akses pasar dan daya saing di Uni Eropa. Hambatan ini mencakup biaya sertifikasi yang tinggi, persepsi negatif terhadap dampak lingkungan kelapa sawit, serta tantangan teknis dalam memenuhi standar keberlanjutan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JC Political theory J Political Science > JZ International relations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Hubungan Internasional
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	15 Jan 2026 07:31
Last Modified:	15 Jan 2026 07:31
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/14822

Actions (login required)

View Item