BATASAN HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN

Abubakar, Ikram A. (2025) BATASAN HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN. Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Download (980kB)
	Text BAB III.pdf Download (915kB)
	Text BAB IV.pdf Download (957kB)
	Text BAB V.pdf Download (506kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena tidak seluruh tindakan anggota DPR dalam berbagai konteks dijelaskan batasannya secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan normatif hak imunitas DPR serta implikasinya terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk dokumen legislatif dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi titik-titik rawan penyimpangan dari hak imunitas yang dijadikan tameng dalam menghadapi proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak imunitas DPR bersifat konstitusional, pembatasannya dalam Pasal 224 dan Pasal
245 UU MD3 belum sepenuhnya efektif menahan laju penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktiknya, imunitas kerap dimaknai secara luas oleh sebagian anggota DPR untuk menghindari proses hukum, meskipun tindakannya berada di luar pelaksanaan tugas dan wewenang. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung kesetaraan semua warga negara di depan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi norma dan penguatan mekanisme pengawasan internal lembaga legislatif agar hak imunitas tidak menimbulkan ketimpangan dalam sistem peradilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Vira Desintha Larasati
Date Deposited:	01 Dec 2025 04:30
Last Modified:	01 Dec 2025 04:30
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/14633

Actions (login required)

View Item