PERJANJIAN NOMINEE (PINJAM NAMA) DALAM KEPEMILIKAN PROPERTI OLEH WARGA NEGARA ASING DI CANGGU, KABUPATEN BADUNG, BALI

Deshinta, Laras (2025) PERJANJIAN NOMINEE (PINJAM NAMA) DALAM KEPEMILIKAN PROPERTI OLEH WARGA NEGARA ASING DI CANGGU, KABUPATEN BADUNG, BALI. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (650kB)
	Text BAB I.pdf Download (545kB)
	Text BAB II.pdf Download (493kB)
	Text BAB III.pdf Download (414kB)
	Text BAB IV.pdf Download (383kB)
	Text BAB V.pdf Download (168kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

Abstract

Banyaknya turis asing yang berkunjung dan menetap di Bali telah memicu peningkatan jumlah WNA yang tinggal dan berinvestasi di sana.
Namun, undang-undang agraria di Indonesia membatasi kepemilikan tanah bagi
WNA, di mana mereka hanya dapat memiliki hak pakai yang bersifat sementara,
bukan hak milik penuh. Keterbatasan ini mendorong beberapa WNA untuk mencari
cara instan dengan membuat perjanjian nominee atau "pinjam nama" WNI agar
dapat menguasai tanah maupun property di Indonesia. Perjanjian nominee ini
dianggap sebagai penyelundupan hukum karena bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik
merumuskan permasalahan Apa akibat hukum yang timbul dari kepemilikan tanah
melalui perjanjian nominee (pinjam nama) bagi Warga Negara Asing? dan
Bagaimana keabsahan perjanjian nominee menurut hukum positif di Indonesia?
Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif dengan pendekatan
undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data
primer seperti hasil wawancara dan sekunder seperti peraturan hukum, buku, jurnal,
artikel, dan pendapat para ahli digunakan untuk menganalisis peristiwa hukum
perjanjian nominee (pinjam nama) dalam kepemilikan properti oleh warga negara
asing di Desa Canggu Kabupaten Badung Bali. Penelitian ini merupakan tipe
penelitian deskriptif analitis, mengacu pada norma hukum yang ada dalam
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan
menjelaskan aturan hukum yang terkait dengan akibat hukum dan keabsahan
perjanjian nominee (pinjam nama) dalam kepemilikan properti oleh warga negara
asing di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik perjanjian nominee atau "pinjam
nama" yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) untuk memiliki tanah di
Indonesia merupakan penyelundupan hukum. Hal ini secara langsung melanggar
Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa
hak milik atas tanah hanya bisa dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI).
Secara hukum perdata, perjanjian nominee tidak memenuhi syarat sebab yang halal
seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, karena tujuannya adalah
untuk mengakali aturan yang berlaku. Perjanjian tersebut dianggap batal demi
hukum berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, artinya tidak pernah ada dan tidak
memiliki konsekuensi hukum apa pun. WNA tidak mendapatkan perlindungan
hukum, dan pemilik yang diakui secara resmi hanyalah WNI yang namanya
tercantum dalam sertipikat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko
yang tinggi bagi WNA.
Pemerintah perlu bertindak lebih tegas dalam menghadapi perjanjian nominee yang
melanggar hukum, tidak hanya dengan mengandalkan larangan dalam UUPA,
tetapi juga dengan memperkuat implementasi dan pengawasannya. Badan
Pertanahan Nasional (BPN) perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui
pelatihan dan sistem verifikasi yang lebih transparan. Selain itu, pemerintah
disarankan untuk segera mengevaluasi celah hukum dan menyusun regulasi yang
lebih jelas untuk mencegah dan menindak praktik nominee secara efektif.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Vira Desintha Larasati
Date Deposited:	17 Nov 2025 04:30
Last Modified:	17 Nov 2025 04:30
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/14479

Actions (login required)

View Item