TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGEMUDI AKIBAT KETIDAKPATUHAN BERUPA MENGHALANGI PENGGUNA JALAN YANG MEMPEROLEH HAK UTAMA BERDASARKAN PASAL 134 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Jireh, Jefferson (2025) TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGEMUDI AKIBAT KETIDAKPATUHAN BERUPA MENGHALANGI PENGGUNA JALAN YANG MEMPEROLEH HAK UTAMA BERDASARKAN PASAL 134 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (653kB)
	Text BAB I.pdf Download (497kB)
	Text BAB II.pdf Download (423kB)
	Text BAB III.pdf Download (536kB)
	Text BAB IV.pdf Download (437kB)
	Text BAB V.pdf Download (377kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

Abstract

Tingginya angka kepadatan kendaraan dan kemacetan lalu lintas di Indonesia
menyebabkan terhambatnya mobilitas kendaraan prioritas seperti ambulans, mobil
pemadam kebakaran, dan kendaraan dinas dalam menjalankan tugasnya. Padahal,
Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan telah menetapkan bahwa kendaraan tertentu memiliki hak utama
yang wajib didahulukan di jalan raya. Namun dalam praktiknya, banyak pengemudi
kendaraan pribadi maupun umum tidak memahami atau tidak patuh terhadap
ketentuan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
menyebabkan pengemudi tidak memberikan ruang kepada pengguna jalan yang
memperoleh hak utama, serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pengemudi yang melanggar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan
pendekatan kualitatif, berdasarkan data primer berupa wawancara dengan pihak
kepolisian dan pengemudi ambulans, serta data sekunder dari peraturan perundangundangan
dan
literatur
hukum.
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
faktor
utama ketidakpatuhan
berasal
dari
rendahnya
kesadaran
hukum,
minimnya
edukasi
lalu
lintas,
lemahnya
penegakan
hukum
di
lapangan,
dan
kultur
hukum
yang
permisif.

Bentuk
pertanggungjawaban hukum bagi
pelanggar
dapat
dikenakan
secara
pidana

sebagaimana
diatur
dalam
Pasal
287
ayat
(4) UU LLAJ,dan dalam kondisi tertentu,juga dapat dikenakan pertanggungjawaban administratif maupun perdata.
Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara edukasi hukum, penegakan
hukum yang tegas, dan pembangunan budaya hukum masyarakat demi mendukung
kelancaran tugas kendaraan prioritas dan menjamin keselamatan publik.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Vira Desintha Larasati
Date Deposited:	17 Nov 2025 04:19
Last Modified:	17 Nov 2025 04:19
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/14477

Actions (login required)

View Item