ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NIHIL TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt.Pst.)

El-Qisti, Zsabrina Permata (2025) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NIHIL TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt.Pst.). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (720kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (712kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (705kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (734kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (533kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

Abstract

Putusan nihil merupakan salah satu bentuk putusan yang dijatuhkan apabila seorang terdakwa telah dijatuhi pidana
maksimal dalam perkara sebelumnya, sehingga dalam perkara selanjutnya tidak dapat lagi dijatuhi pidana pokok, kecuali pidana tambahan. Dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Heru Hidayat dalam perkara PT ASABRI, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt.Pst. menjatuhkan putusan
nihil berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta mempertimbangkan tepat atau tidaknya putusan nihil yang dijatuhkan terhadap Heru Hidayat. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 67 KUHP dalam putusan nihil terhadap Heru Hidayat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem pemidanaan Indonesia, khususnya concursus realis. Namun, putusan
nihil ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas pemidanaan dalam kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar. Pemberlakuan putusan nihil dianggap kurang memberikan efek jera dan tidak memberikan keadilan bagi negara yang dirugikan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum yang lebih progresif dalam menangani perkara korupsi berskala besar agar tetap memberikan kepastian hukum, keadilan, serta pemulihan kerugian Negara secara maksimal.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Irna Irna Yunita
Date Deposited: 14 Nov 2025 07:09
Last Modified: 14 Nov 2025 07:09
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/14458

Actions (login required)

View Item View Item