IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TANGERANG NO. 31 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK (STUDI LARANGAN TERHADAP AKTIVITAS TRANSPORTASI ONLINE DI STASIUN DARU)

Krisnanda, Angelina (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TANGERANG NO. 31 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK (STUDI LARANGAN TERHADAP AKTIVITAS TRANSPORTASI ONLINE DI STASIUN DARU). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (745kB)
	Text BAB 1.pdf Download (635kB)
	Text BAB 2.pdf Download (514kB)
	Text BAB 3.pdf Download (420kB)
	Text BAB 4.pdf Download (854kB)
	Text BAB 5.pdf Download (340kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan
Bupati Tangerang No. 31 Tahun 2021 yang mengatur
penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor
umum tidak dalam trayek, khususnya dalam konteks
pelarangan aktivitas transportasi online di kawasan Stasiun
Daru. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari
meningkatnya konflik horizontal antara transportasi
konvensional dan transportasi online yang dipicu oleh
resistensi sosial, belum meratanya digitalisasi, dan kurangnya
pengawasan dari pemerintah daerah. Peraturan tersebut
secara normatif mengakomodasi penggunaan aplikasi
berbasis teknologi informasi, namun dalam praktinya muncul
ketimpangan antara isi kebijakan dan pelaksanaannya di
lapangan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data
dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Van
Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel: standar
dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi
antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, disposisi
pelaksana serta kondisi sosial-politik. Penelitian difokuskan
pada Stasiun Daru yang menjadi lokasi konflik terbuka antara
transportasi konvensional dan mitra transportasi online.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor,
termasuk kurangnya sosialisasi, ketidaksesuaian antara
regulasi dan kondisi lapangan, dan kurangnya pengawasan di
lokasi strategis seperti stasiun, menyebabkan implementasi
kebijakan tidak berjalan dengan baik. Selain itu, keengganan
ojek konvensional terhadap digitalisasi memperparah konflik.
Akibatnya, sistem transportasi yang inklusif dan adaptif
terhadap perubahan sosial dan teknologi harus dibangun
secara kolaboratif melalui zonasi yang adil, pelatihan
teknologi, dan penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HE Transportation and Communications H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Depositing User:	Fitria Nur Indah Hasanah
Date Deposited:	11 Nov 2025 02:30
Last Modified:	11 Nov 2025 02:30
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/14374

Actions (login required)

View Item