KOMITMEN POLITIK PENETAPAN UPAH MINIMUM DI MASA PEMERINTAHAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG PERIODE 2016-2021

SUHERI, DIDI (2021) KOMITMEN POLITIK PENETAPAN UPAH MINIMUM DI MASA PEMERINTAHAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG PERIODE 2016-2021. Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (694kB)
	Text BAB 2.pdf Download (703kB)
	Text BAB 3.pdf Download (672kB)
	Text BAB 4.pdf Download (572kB)
	Text BAB 5.pdf Download (446kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (530kB)

Abstract

Penelitian ini menelaah bagaimana komitmen politik berperan dalam penetapan upah minimum di Kabupaten Karawang. Selama masa kepemimpinan Bupati Cellica Nurachadiana, kebijakan terkait UMK maupun UMSK konsisten mengalami peningkatan. Bupati Cellica Nurachadiana sangat berpihak terhadap buruh, bahkan di tahun 2019, Bupati berani mengambil langkah untuk menaikan UMSK meski Apindo tidak menyetujuinya. Apakah kebijakan Bupati Cellica Nurachadiana memiliki hubungan dengan Pilkada 2016. Untuk melihat dalam proses penetapan upah minimum apakah hal tersebut ada politik kepentingannya atau tidak, peneliti menggunakan teori konflik Maswadi Rauf dan teori kelompok kepentingan Gabriel Almond. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berupaya menguraikan realitas sosial yang bersifat kompleks dengan cara menyusun klasifikasi serta melakukan penyederhanaan
berdasarkan kerangka konsep teoritis yang mampu menjelaskan fenomen sosial secara sistematis dan analitis.
Dari hasil analisis diperoleh beberapa kesimpulan bahwa kenaikan upah minimum di Kabupaten Karawang yang terjadi setiap tahunnya pada masa pemerintahan Bupati Cellica Nurachadiana merupakan wujud komitmen politik dengan Serikat Buruh pada Pilkada 2015. Relasi dan konflik Bupati dengan Serikat buruh cendrung landai, hal ini karena Bupati lebih akomodatif terhadap kepentingan buruh hal ini juga di perkuat dengan adanya komitmen politik. Sementara relasi Bupati dengan Apindo cendrung kurang baik, hal ini disebabkan Bupati tidak akomodatif terhadap kepentingan pengusaha, hal ini dibuktikan pada penetapan UMSK Tahun 2019 yang mal administrasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Politik
Depositing User:	Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited:	06 Nov 2025 08:05
Last Modified:	06 Nov 2025 08:11
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/14350

Actions (login required)

View Item