ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SANKSI PELAKU KEJAHATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI TERHADAP PERNIAGAAN DAN PENGANGKUTAN SATWA BURUNG YANG DILINDUNGI (PUTUSAN NO.86/Pid.Sus-LH/2024/PN.Gdt)

Aryanti, Dewi Loka (2025) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SANKSI PELAKU KEJAHATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI TERHADAP PERNIAGAAN DAN PENGANGKUTAN SATWA BURUNG YANG DILINDUNGI (PUTUSAN NO.86/Pid.Sus-LH/2024/PN.Gdt). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (697kB)
	Text BAB 1.pdf Download (493kB)
	Text BAB 2.pdf Download (747kB)
	Text BAB 3.pdf Download (411kB)
	Text BAB 4.pdf Download (416kB)
	Text BAB 5.pdf Download (335kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Kejahatan konservasi sumber daya alam hayati, khususnya terhadap satwa liar yang
dilindungi, merupakan bentuk pelanggaran serius yang mengancam keberlanjutan
keanekaragaman hayati. Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban
pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku perniagaan dan pengangkutan satwa
burung yang dilindungi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan
Nomor 86/Pid.Sus-LH/2024/PN.Gdt. Permasalahan utama dalam penelitian ini
adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang bukan merupakan
pemburu utama, namun berperan dalam mata rantai perdagangan ilegal satwa, serta
bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan berdasarkan teori-teori
hukum pidana yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi
terhadap putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim dalam
putusan tersebut telah menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 40 ayat (2) jo.
Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memperniagakan dan
mengangkut 189 ekor burung dilindungi tanpa dokumen resmi, termasuk spesies
yang tergolong terancam punah menurut IUCN. Namun, sanksi berupa 6 bulan
pidana penjara dan denda Rp5.000.000,00 dinilai belum sepadan dengan kerugian
ekologis yang ditimbulkan. Penelitian ini menilai bahwa penerapan teori
pertanggungjawaban pidana absolut dalam perkara ini sudah tepat, mengingat
setiap individu dalam rantai kejahatan konservasi tetap memiliki tanggung jawab
hukum. Namun, untuk menjangkau pelaku yang lebih luas, perlu diperkuat dengan
penerapan teori strict liability dan vicarious liability, terutama jika pelanggaran
melibatkan korporasi atau struktur sindikatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
penegakan hukum pidana konservasi harus memperluas cakupan tanggung jawab
secara kolektif, serta menyesuaikan beratnya sanksi dengan dampak kejahatan
terhadap lingkungan. Penerapan keadilan ekologis dalam konteks hukum positif
Indonesia perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam melindungi satwa liar yang
dilindungi negara.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	18 Sep 2025 03:28
Last Modified:	18 Sep 2025 03:28
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/14103

Actions (login required)

View Item