ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SANKSI PELAKU KEJAHATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI TERHADAP PERNIAGAAN DAN PENGANGKUTAN SATWA BURUNG YANG DILINDUNGI (PUTUSAN NO.86/Pid.Sus-LH/2024/PN.Gdt)

Aryanti, Dewi Loka (2025) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SANKSI PELAKU KEJAHATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI TERHADAP PERNIAGAAN DAN PENGANGKUTAN SATWA BURUNG YANG DILINDUNGI (PUTUSAN NO.86/Pid.Sus-LH/2024/PN.Gdt). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (697kB)
	Text BAB 1.pdf Download (493kB)
	Text BAB 2.pdf Download (747kB)
	Text BAB 3.pdf Download (411kB)
	Text BAB 4.pdf Download (416kB)
	Text BAB 5.pdf Download (335kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Kejahatan konservasi sumber daya alam hayati, khususnya terhadap satwa liar yang dilindungi, merupakan bentuk pelanggaran serius yang mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati. Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku perniagaan dan pengangkutan satwa burung yang dilindungi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 86/Pid.Sus-LH/2024/PN.Gdt. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang bukan merupakan pemburu utama, namun berperan dalam mata rantai perdagangan ilegal satwa, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan berdasarkan teori-teori hukum pidana yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi terhadap putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut telah menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memperniagakan dan mengangkut 189 ekor burung dilindungi tanpa dokumen resmi, termasuk spesies yang tergolong terancam punah menurut IUCN. Namun, sanksi berupa 6 bulan pidana penjara dan denda Rp5.000.000,00 dinilai belum sepadan dengan kerugian ekologis yang ditimbulkan. Penelitian ini menilai bahwa penerapan teori pertanggungjawaban pidana absolut dalam perkara ini sudah tepat, mengingat setiap individu dalam rantai kejahatan konservasi tetap memiliki tanggung jawab hukum. Namun, untuk menjangkau pelaku yang lebih luas, perlu diperkuat dengan penerapan teori strict liability dan vicarious liability, terutama jika pelanggaran melibatkan korporasi atau struktur sindikatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana konservasi harus memperluas cakupan tanggung jawab secara kolektif, serta menyesuaikan beratnya sanksi dengan dampak kejahatan terhadap lingkungan. Penerapan keadilan ekologis dalam konteks hukum positif Indonesia perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam melindungi satwa liar yang dilindungi negara.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	18 Sep 2025 03:28
Last Modified:	18 Sep 2025 03:28
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/14103

Actions (login required)

View Item