ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENURUT KETENTUAN PASAL 363 KUHPIDANA (Berdasarkan Putusan Nomor : 148/Pid.B/2022/PN Rkb)

Arthani, Rika Resti (2023) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENURUT KETENTUAN PASAL 363 KUHPIDANA (Berdasarkan Putusan Nomor : 148/Pid.B/2022/PN Rkb). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (612kB)
	Text Bab I.pdf Download (308kB)
	Text Bab II.pdf Download (294kB)
	Text Bab III.pdf Download (340kB)
	Text Bab IV.pdf Download (259kB)
	Text Bab V.pdf Download (186kB)
	Text Lampiran.pdf Download (4MB)

Abstract

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang. Adapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Sanksi Pemidanaan terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 148/Pid.B/2022/PN Rkb ? Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dari peraturan perundang-undangan, kasus, yang berhubungan dengan objek penelitian dan didukung oleh data lapangan seperti. Metode pengumpulan data dilakukan melalui library research (kepustakaan, Undang-undang, dan hasil penelitian). Setelah melakukan penelitian Penulis menemukan Perbedaan dalam pemberian sanksi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya lebih tinggi dari Jaksa Penuntut Umum. dengan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Para Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen belum sepenuhnya terwujud.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	17 Jan 2024 07:02
Last Modified:	17 Jan 2024 07:02
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/9501

Actions (login required)

View Item