ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :89-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019

Rais, Muhammad Fadil (2023) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :89-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (651kB)
	Text BAB 1.pdf Download (218kB)
	Text BAB 2.pdf Download (209kB)
	Text BAB 3.pdf Download (174kB)
	Text BAB 4.pdf Download (188kB)
	Text BAB 5.pdf Download (129kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (128kB)

Abstract

Pada dasarnya, Narkoba hanya diperbolehkan digunakan dalam dunia kesehatan yakni berguna untuk beberapa pengobatan. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga tidak terlepas dari godaan narkoba, kasus Oknum anggota TNI yang mengkonsumsi narkotika yang berinisial Kristianto dengan Pangkat Pratu/31100170050889 Pelaku pertama kali mengkonsumsi narkotika pada tahun 2017 dengan jenis narkotika sabu sabu, Padahal telah kita ketahui bahwasanya para prajurit TNI merupakan suatu elemen terpenting di dalam sistem keamanan dan pertahanan pada suatu negara Adapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaiamana Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika? 2) Apakah Pertanggung Jawaban Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : (89-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019) Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku? Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dari peraturan perundangundangan, kasus, yang berhubungan dengan objek penelitian dan didukung oleh data lapangan seperti. Metode pengumpulan data dilakukan melalui library research (kepustakaan, Undang-undang, dan hasil penelitian). Setelah melakukan penelitian Penulis dari hasil penelitian berpendapat bahwa ketentuan hukum penyalahgunaan narkotika bagi Anggota TNI yaitu termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi sesuatu tindak pidana subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang bersifat berbarengan. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut di atas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih ringan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	25 Oct 2023 03:16
Last Modified:	25 Oct 2023 03:16
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8516

Actions (login required)

View Item