Wirakusumah, Juwanda (2023) ANALISIS YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021). Bachelor thesis, Universitas Nasional.
Text
Cover_compressed.pdf Download (327kB) |
|
Text
2. BAB I.pdf Download (352kB) |
|
Text
3. BAB II.pdf Download (323kB) |
|
Text
4. BAB III.pdf Download (300kB) |
|
Text
5. BAB IV.pdf Download (301kB) |
|
Text
6. BAB V.pdf Download (140kB) |
|
Text
Lampiran.pdf Download (212kB) |
Abstract
Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga sepatutnya memerlukan optimalisasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Permasalahan yang berupaya dijawab oleh penelitian ini yaitu: bagaimana kewenangan PPNS sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021 dan pertimbangan serta putusan hakim dalam Putusan tersebut. Tujuan penelitian ini pun meliputi: menganalisis kewenangan PPNS sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021 dan pertimbangan serta putusan hakim tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan kasus yang dianalisis melalui teknik analisis kualitatif. Penelitian ini selanjutnya menghasilkan kesimpulan: pertama, Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas kewenangan PPNS dalam menyidik tindak pidana pencucian uang; dan kedua, pertimbangan dan putusan hakim MK telah tepat di mana mengandung 4 (empat) substansi penting: (1) ketentuan norma Pasal 74 Undang-Undang TPPU dengan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang a quo mengandung ketidakpastian hukum; (2) bagian Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bukan hanya tidak konsisten namun juga tidak sesuai dengan upaya memberantas tindak pidana pencucian uang; (3) ketentuan Pasal 74 dan bagian Penjelasan Pasal 74 UndangUndang TPPU seharusnya sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman; dan (4) sesuai dengan prinsip dalam sistem pembentukan peraturan perundangundangan.
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Delvy Aplirizani - |
Date Deposited: | 02 Aug 2023 02:15 |
Last Modified: | 24 Jun 2024 04:19 |
URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8155 |
Actions (login required)
View Item |