Harahap, Dini Marianti (2022) KEDUDUKAN HUKUM JAMINAN PERORANGAN DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (Studi Kasus : Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN.Niaga.Jkt.Pst.). Diploma thesis, Universitas Nasional.
Text
COVER.pdf Download (135kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (149kB) |
|
Text
BAB II.pdf Download (208kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (215kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (258kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (64kB) |
|
Text
DAFPUS DAN LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Tulisan ini berjudul kedudukan hukum jaminan perorangan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang – undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu. Masalah yang diteliti adalah terkait Kedudukan Jaminan perorangan Dalam Menjamin Utang Debitur Pada Saat Debitur Gagal Bayar serta Tanggungjawab Jaminan perorangan Terhadap Utang Debitur Pada Saat Debitur PKPU. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan analisis deskripsi analytis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,dan tersier. Dalam sita umum dikaitkan dengan tanggung menanggung, maka Jaminan perorangan (personal gurantee) tidak dapat ditarik dalam PKPU karena dia justru harus tetap bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya menanggung utang debitor, berbeda dengan kepailitan yang mana penanggung juga ikut dibereskan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Delvy Aprilizani - |
Date Deposited: | 03 Jan 2023 04:32 |
Last Modified: | 03 Jan 2023 04:32 |
URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6046 |
Actions (login required)
View Item |