“PENERAPAN SYARAT IZIN USAHA OLEH UMKM DALAM PERDAGANGAN DI SHOPEE BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”

Setiadi, Michelle Amelia (2022) “PENERAPAN SYARAT IZIN USAHA OLEH UMKM DALAM PERDAGANGAN DI SHOPEE BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER (Cover, Lembar Penunjang, Abstrak, Kata Pengantar, Daf.pdf Download (510kB)
	Text BAB I.pdf Download (936kB)
	Text BAB II.pdf Download (713kB)
	Text BAB III.pdf Download (828kB)
	Text BAB IV.pdf Download (550kB)
	Text BAB V.pdf Download (214kB)
	Text LAMPIRAN (Daftar Pustaka, Lampiran, Lembar Awal Turnitin).pdf Download (948kB)

Abstract

Pada kemajuan zaman, kini jual beli tidak hanya terbatas pada jual beli konvensional saja karena kini jual beli juga dapat dilakukan melalui media internet yang lebih dikenal dengan E-commerce. shopee merupakan salah satu marketplace yang pertama kali dijalankan oleh Garena yang saat ini berubah nama menjadi SEA Group.”Salah satu pelaku usaha yang melakukan perdagangan di shopee adalah pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu ketentuan kewajiban adanya izin usaha perizinan bagi UMKM yang melakukan perdagangan di ecommerce diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 yang berbunyi “pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE”. Permasalahan dalam penielitian ini yaitu : Bagaimana penerapan syarat izin usaha oleh UMKM dalam perdagangan di shopee berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Apakah ketiadaan persyaratan izin usaha yang diberikan oleh shopee kepada UMKM telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Setelah dilakukan penelitian dengan wawancara dengan Legal Manager shopee Indonesia Penerapan syarat izin usaha oleh UMKM dalam perdagangan di shopee tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hal tersebut dikarenakan adanya kekaburan norma terkait dengan batasan dari komersial dan tetap, sehingga mengakibatkan pihak shopee kesulitan untuk menentukan orang yang mendaftarkan diri untuk berdagang di shopee termasuk ke dalam golongan pelaku usaha UMKM atau bukan, seperti pedagang perorangan semacam reseller maupun dropshipper.”

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aprilizani -
Date Deposited:	07 Oct 2022 07:42
Last Modified:	07 Oct 2022 07:42
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/5730

Actions (login required)

View Item