ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PADA KASUS KORUPSI TERKAIT BUMN DAN ANAK USAHA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Saputra, Aditya (2025) ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PADA KASUS KORUPSI TERKAIT BUMN DAN ANAK USAHA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover (Cover, Lembar Penunjang, Abstrak, Kata Pengantar).pdf Download (756kB)
	Text BAB I.pdf Download (729kB)
	Text BAB II.pdf Download (708kB)
	Text BAB III.pdf Download (685kB)
	Text BAB IV.pdf Download (733kB)
	Text BAB V.pdf Download (871kB)
	Text BAB VI.pdf Download (528kB)
	Text Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Tugas pokok dan fungsi MA sebagai Pengadilan Negara Tertinggi untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar (das sollen). Namun terjadi disparitas terkait beberapa putusan MA pada kasus tindak pidana korupsi terkait BUMN dan anak usaha. Lebih lanjut disparitas tersebut akan menghambat efektifitas penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya di BUMN (das sein).Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum BUMN dan anak usaha sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, dasar pertimbangan putusan,serta dampak disparitas terhadap efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan,konsep dan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk dokumen putusan pengadilan. Analisis menggunakan teknik analitis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan anak usaha BUMN, yayasan, pihak lainnya termasuk ranah keuangan negara jika mendapatkan fasilitas dan penugasan dari pemerintah atau negara. Disparitas putusan pidana merupakan penerapan putusan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dan dapat diperbandingkan. Pembuktian tipikor dilakukan dengan membuktikan delik sesuai dengan undang-undang, membuktikan adanya sifat tercela dan niat jahat. Selain itu disparitas putusan pengadilan akan menyebabkan berkurangnya efektivitas hukum menimbulkan ketidakpastian, menurunkan kepercayaan publik, dan mengurangi efek jera terhadap pelaku korupsi. Oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, dan prinsip kemanfaatan agar tujuan penjatuhan pidana tersebut tercapai.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	18 Sep 2025 04:32
Last Modified:	18 Sep 2025 04:32
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/14110

Actions (login required)

View Item