AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM)

Alaswadiy, Muhamad Ikram (2025) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (950kB)
	Text BAB I.pdf Download (432kB)
	Text BAB II.pdf Download (478kB)
	Text BAB III.pdf Download (344kB)
	Text BAB IV.pdf Download (418kB)
	Text BAB V.pdf Download (292kB)
	Text Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Pembatalan perkawinan adalah tindakan yang dilakukana oleh para pihak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena tidak memenuhi syaratsyarat perkawinan. Dapat diketahui telah terjadi suatu perbuatan yang mengakibatkan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama yang timbul karena perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, hal ini tertuang dalam putusan Nomor: 1077/Pdt.G/2023/PA GM Pemohon mendalilkan bahwa Pernikahan Para Termohon yang dilaksanakan di Negara Korea Selatan tidak melaksankan syarat-syarat perkawinan hal ini tertuang dalam posita permohonan Pemohon. Dari hal tersebut peneliti meneliti serta membuat 2 rumusan masalah dalam membuat skripsi ini, antara lain: 1) Apa yang melatarbelakangi pengajuan gugatan KUA terhadap pembatalan perkawinan yang dilaksankan di luar negeri pada perkara Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.GM? 2) Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan di luar negeri pada perkara Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM?. Metode penelitian ini mengunakan penelitian Yuridis Normative, dengan mengunakan sumber bahan hukum primer, sikunder, dan tersier, penelitian ini dilandaskan dengan Teori Kepastian Hukum, dan Teori Keadilan Hukum. Hasil dari penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa Perkawinan yang dilaksankan oleh Para Termohon tidak dapat dibatalkan karena terdapat keksosongan hukum (RechtsvacUndang-undangm) baik itu di Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan yang lain yang dimana pemerintah baik itu rumpuh eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus membuat aturan baru karena terdapat kekosongan hukum (RechtsvacUndangundangm).

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited:	16 Jul 2025 06:09
Last Modified:	16 Jul 2025 06:09
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/13686

Actions (login required)

View Item