KETERLAMBATAN PEMBAHASAN TERKAIT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

AZZAHRA, MUTIA (2025) KETERLAMBATAN PEMBAHASAN TERKAIT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA. Bachelor thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (919kB)
	Text BAB I.pdf Download (435kB)
	Text BAB II.pdf Download (424kB)
	Text BAB III.pdf Download (339kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (459kB)
	Text BAB VI.pdf Download (312kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Dinamika dalam pembentukan dan pembahasan yang lambat mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di Indonesia melibatkan berbagai faktor yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kondisi sosial ekonomi serta perspektif kebijakan pemerintah dan DPR yang diwarnai oleh perdebatan cukup panjang. Penelitian ini membahas tentang konflik kepentingan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sehingga pada tahun 2025 belum mencapai tahap pengesahan. Dengan tujuan dari penelitian ini untuk mengenai bagaimana proses pembentukan hingga faktor apa yang menjadi keterlambatan pembahasan RUU PPRT di dalam DPR. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualiatif sebagai pendekatan yang paling relevan untuk dapat menjelaskan hasil penelitian secara mendalam dengan memahami fenomena dan peristiwa yang terjadi. Teknik pengumpulan datayang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara. Serta Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori konflik dan kelompok kepentingan serta dengan konsep kekuasaan. Hasil penelitian ini menunjukan adanya berbagai faktor yang menjadi keterlambatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yaitu; Pertama belum adanya kesepakatan dalam internal DPR yang mana Ketua DPR belum memberikan intruksi terkait pembahasan lebih lanjut setelah RUU ini disahkan menjadi inisiatif DPR. Kedua adanya Persaingan Politik antar Fraksi. Ketiga Terjadinya konflik kepentingan di parlemen. Keempat, Prioritad Legislasi di DPR, Kurangnya Komitmen Pemerintah serta kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap RUU PPRT. Serta membahas mengenai posisi masing-masing Stakeholder antara pihak pendukung RUU PPRT yaitu JALA PRT, Komnas Perempuan, Ketua Panja, Fraksi Golkar dan yang belum mendukung hingga saat ini yaitu Fraksi PDIP.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	08 Jul 2025 07:48
Last Modified:	08 Jul 2025 07:48
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/13606

Actions (login required)

View Item