PROBLEMATIKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA

Puadi, Puadi (2025) PROBLEMATIKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA. Doctoral thesis, Universitas Nasional.

[img] Text
COVER.pdf

Download (658kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (590kB)
[img] Text
BAB 2.pdf

Download (232kB)
[img] Text
BAB 3.pdf

Download (369kB)
[img] Text
BAB 4.pdf

Download (625kB)
[img] Text
BAB 5.pdf

Download (311kB)
[img] Text
BAB 6.pdf

Download (59kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (833kB)

Abstract

Pelaksanaan peran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mengawal pemilu berintegritas sangat dipengaruhi dinamika politik yang menyertainya. Dinamika politik pengawasan pemilu dapat terjadi pada berbagai tahapan dalam pemilu dan melibatkan berbagai aktor politik yang saling berinteraksi saling berpengaruh satu sama lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Bawaslu dalam pengawasan terhadap permasalahan pemutakhiran dan penetapan data pemilih tetap, pembatasan pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana, kampanye di tempat pendidikan yang melibatkan ASN, praktik politik uang dalam kampanye, dan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam verifikasi parpol peserta pemilu, yang ditemukan Bawaslu DKI Jakarta pada saat pelaksanaan pengawasan pemilu serentak 2019. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis interaksi kepentingan antara peserta pemilu (partai politik dan calon anggota legislatif), KPU, pemerintah, dan masyarakat terhadap berbagai masalah yang ditangani Bawaslu DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu serentak 2019. Adapun metode penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui informan dan narasumber. Data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen resmi yang berupa relevansi dan keterkaitan informasi terhadap penelitian. Berbagai data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif Miles dan Huberman, yakni dianalisis secara siklus ke dalam tiga tahap, yaitu: kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam stakeholder kunci yang terlibat dalam pengawasan Pemilu Serentak di Indonesia, yaitu Bawaslu, KPU, Pemerintah, Pemilih (masyarakat), Partai Politik, dan Gakkumdu yang memiliki peran penting yang saling berkaitan dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bawaslu bertindak sebagai pengawas utama, sementara KPU mengurus penyelenggaraan teknis. Salah satu temuan utama adalah peran sentral Bawaslu DKI Jakarta sebagai lembaga pengawas yang menghadapi tantangan besar dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Peran sentral tersebut digunakan pada beberapa tantangan seperti: kendala pemutahiran data daftar pemilih tetap; pembatasan terhadap calon legislatif mantan narapidana; kampanye pada institusi pendidikan; praktik politik uang; dan isu keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S3 Ilmu Politik
Depositing User: - Abdurrahman -
Date Deposited: 05 Jul 2025 05:04
Last Modified: 05 Jul 2025 05:04
URI: http://repository.unas.ac.id/id/eprint/13382

Actions (login required)

View Item View Item