Analisis Mengenai Penerapan Dissenting Opinion Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019)

Vionita, Dea Ratna (2025) Analisis Mengenai Penerapan Dissenting Opinion Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019). Bachelor thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (434kB)
	Text BAB II.pdf Download (320kB)
	Text BAB III.pdf Download (502kB)
	Text BAB IV.pdf Download (232kB)
	Text BAB V.pdf Download (146kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (10MB)

Abstract

Dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari mayoritas. Sejak 2004, Indonesia mengadopsinya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Dissenting opinion itu semenjak awal pertimbangannya sudah berbeda. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Apabila dalam suatu perkara pidana yang dipegang lima majelis, dua hakim menyatakan terbukti dakwaan subsidair, satu primair, dan dua lainnya bebas, pendapat hakim yang menyatakan terbukti dakwaan primair termasuk dissenting opinion. Sebab, satu hakim menggunakan dakwaan berbeda. Sama halnya dalam perkara yang menggunakan dakwaan kesatu primair dan/atau kedua primair. Apabila dua hakim menyatakan terbukti dakwaan kesatu primair, satu hakim terbukti dakwaan kedua primair, dan dua hakim lainnya menyatakan bebas, maka satu hakim itu masuk kategori dissenting opinion. Apapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) menurut hakim Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia? 2) Apa Yang Menjadi Dasar Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat) Hakim Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019? Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dari peraturan perundang dengan penelitian kepustakaan (Library Researcha), yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian keperpustakaan, yang didalam penulisan laporan penelitian penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, berkaitan dengan perbedaan pendapat antara Ketua Majelis Hakim dan Hakim Ad Hoc, karena sesuai dengan kebijakan mengenai out of court settlement jika terdapat adanya kesalahan dalam perhitungan atau penerapan aturan, atau kekeliruan dalam penyampaian data (misrepresentation), maka haruslah diselesaikan melalui mekanisme keperdataan dan/atau pembuktian menurut norma-norma hukum perdata.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JC Political theory K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	01 Jul 2025 05:50
Last Modified:	01 Jul 2025 05:50
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/13197

Actions (login required)

View Item