ANALISIS TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SECARA BERIMBANG DALAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

Yoshabel, Richika (2024) ANALISIS TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SECARA BERIMBANG DALAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN. Bachelor thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

[img] Text
COVER.pdf

Download (874kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (538kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (665kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (454kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (562kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (337kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (4MB)

Abstract

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirkan berdasarkan perjanjian untuk memulai kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi menjadi saham dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan undang-undang Perseroan terbatas. Kepemilikan saham berimbang di dalam Perseroan terbatas tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu rumusan masalah dalam skripsi ini untuk mengetahui bagaimana kepemilikan saham secara berimbang dalam perseroan terbatas berdasarkan perspektif perjanjian dan bagaimana pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham perseroan terbatas terhadap kepemilkan saham secara berimbang. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitan hukum normatif dengan pendekatan penelitian terhadap perundangundangan maupun pendekatan konseptual yang merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyatakan Kepemilikan saham secara berimbang dalam Perseroan Terbatas terbentuk atas dasar prinsip-prinsip hukum perjanjian, yaitu syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sun servanda yang keduanya diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam asas kebebasan berkontrak para pemegang saham memiliki kebebasan untuk menyusun perjanjian yang mengatur pembagian saham sesuai kesepakatan mereka, termasuk penentuan proporsi saham, hak suara, dan kewajiban masing-masing pemegang saham sepanjang sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian. Pengambilan keputusan dalam RUPS terhadap PT yang memiliki saham berimbang akan sulit karena apabila salah satu pemegang saham tidak menyetujui usulan RUPS sehingga menimbulkan deadlock. Dalam hal terjadinya deadlock, PT dengan saham berimbang dapat menempuh musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila tetap terjadi deadlock, diperlukan permintaan kepada pengadilan untuk menetapkan kuorum dan keputusan RUPS. Dalam konteks perjanjian jika tetap terjadi deadlock maka para pemegang saham pada PT kepemilikan saham iv berimbang dapat menentukan mekanisme pengambilan suara RUPS dalam anggaran dasar yang tertuang di akta pendirian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang seperti, opsi penjualan saham kepada pihak lain yang dapat mengubah struktur kepemilikan, menentukan pihak ketiga apabila terjadi deadlock dan pengaruh suara dalam RUPS

Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
L Education > L Education (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited: 09 Oct 2024 03:13
Last Modified: 09 Oct 2024 03:13
URI: http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12333

Actions (login required)

View Item View Item