KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM KERJASAMA KELEMBAGAAN ATAS PEMENUHAN HAK LAYANAN PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA

SUBANGUN, MAHARI IS (2024) KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM KERJASAMA KELEMBAGAAN ATAS PEMENUHAN HAK LAYANAN PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (837kB)
	Text BAB I.pdf Download (775kB)
	Text BAB II.pdf Download (815kB)
	Text BAB III.pdf Download (4MB)
	Text BAB IV.pdf Download (561kB)
	Text BAB V.pdf Download (579kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (439kB)

Abstract

Korban tindak pidana seringkali mengalami trauma mendalam yang berdampak pada aspek psikologis dan sosial mereka. Pemenuhan hak atas layanan psikososial menjadi krusial untuk membantu mereka pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana, memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk layanan psikososial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kewenangan dan peran LPSK dalam kerjasama kelembagaan pemenuhan hak layanan psikososial bagi korban tindak pidana di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala dan peluang yang ada dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta studi kasus terhadap layanan psikososial yang diberikan oleh LPSK. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSK memiliki kewenangan yang cukup luas dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, termasuk layanan psikososial. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan layanan psikososial yang optimal, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan psikososial. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mendukung terlaksananya kerjasama kelembagaan dalam pemenuhan hak layanan psikososial, antara lain adanya regulasi yang jelas, komitmen dari berbagai pihak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) L Education > L Education (General)
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited:	09 Oct 2024 02:45
Last Modified:	09 Oct 2024 02:45
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12325

Actions (login required)

View Item