KEBIJAKAN PENAL (PENAL POLICY) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENDANAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY

Agustian, Rizal (2024) KEBIJAKAN PENAL (PENAL POLICY) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENDANAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (388kB)
	Text BAB I.pdf Download (509kB)
	Text BAB II.pdf Download (610kB)
	Text BAB III.pdf Download (409kB)
	Text BAB IV.pdf Download (373kB)
	Text BAB V.pdf Download (217kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (446kB)

Abstract

etiap warga negara memiliki hak konstitusional, Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 ( empat puluh) hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi, guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. financial technologi (fintech) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri fintech yang paling berkembang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pengendalian Data Pribadi ialah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak, sendiri- sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Pemidanaan adalah suatu hal yang tak terlepas dari suatu perbuatan akibat terjadinya pelanggaran terhadap norma aturan yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi. Dengan adanya Undang- Undang tentang Pelindungan Data Pribadi yang di sertai dengan kebijakan penal berupa kriminalisasi terhadap perbuatan pelanggaran perlindungan data pribadi, diharapkan data pribadi masyarakat akan dilindungi. Orang-orang yang sering menggunakan data pribadi untuk keuntungan pribadi dapat dihukum dengan sanksi administratif dan pidana.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JQ Political institutions Asia Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4050 Electronic information resources
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	26 Sep 2024 07:15
Last Modified:	26 Sep 2024 07:15
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12136

Actions (login required)

View Item