ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK DALAM SIDANG PERADILAN MILITER

Ali Adnan, Muhammad (2023) ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK DALAM SIDANG PERADILAN MILITER. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (769kB)
	Text BAB I.pdf Download (612kB)
	Text BAB II.pdf Download (407kB)
	Text BAB III.pdf Download (269kB)
	Text BAB IV.pdf Download (415kB)
	Text BAB V.pdf Download (130kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Hukum pidana mempuyai tujuan umum menjaga ketertiban masyarkat dan tujuan khususnya untuk menanggulangi kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnta keras dan tajam hukum militer bagian integral dan tidak bisa dipisahkan dari system hukum nasional. Tindak pidana militer termasuk dalam yuriduksi peradilan militer yaitu tindak pidana umum atau tindak pidana yang telah dimodifikasi dalam KUHP apabila dilakukan oleh anggota milliter. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota militer semangkin meningkat. Ancaman pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, contoh kasus terbaru pada 2021 dalam perkara pengadilan militer tinggi Jakart pembunuhan berencana anggota tni berpangkat kolonel dengan inisial yang menabrak dan membuang korban ke sungai serayu. Pada kasus ini sangat disayangkan peradilan militer menjatuhkan terdakwa dengan pasal KUHP, padahal terdakwa bisa kena pasal KUHPM juga meski tidak diatur lex spesialis secara jelas tapi sebagai anggota militer harus mempertangungjawabkan apa yang terdakwa perbuat.. Dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan konsep penerapan hukum pidana terhadap anggota militer yang melakukan pembunuhan terhadap anak dibawah umur dan unur unsur tindak pidana umum terhadap pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dalam pengumpulan data menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier serta lapangan dan kepustakaan. Dasar hukum pelanggaran terhadap Pembunuhan berencana terdapat pada Pasal 340 KUHP

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	26 Jun 2024 03:05
Last Modified:	26 Jun 2024 03:05
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/11362

Actions (login required)

View Item