ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PPAT ATAS AKTA JUAL BELI YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPIT NOMOR 08/PDT.G/2020/PN.SPT)

Farid, Mohammad (2023) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PPAT ATAS AKTA JUAL BELI YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPIT NOMOR 08/PDT.G/2020/PN.SPT). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (532kB)
	Text BAB I.pdf Download (265kB)
	Text BAB II.pdf Download (193kB)
	Text BAB III.pdf Download (530kB)
	Text BAB IV.pdf Download (104kB)
	Text BAB V.pdf Download (53kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (207kB)

Abstract

Mengenai Akta PPAT yang mengandung cacat hukum baik karena kelalaian ataupun dengan unsur kesengajaan dari PPAT itu sendiri, konsekuensinya ialah PPAT itu harus memberikan pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum. Hal ini membuat penulis tergerak serta tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban PPAT atas Akta Jual Beli yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 08/Pdt.G/2020/PN.Spt)”. Penelitian tentang “Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban PPAT atas Akta Jual Beli yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 08/Pdt.G/2020/PN.Spt) ini menggunakan bentuk penelitian Yuridis Normative. Pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian bahwa suatu akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta dibuatnya. Selanjutnya jika terdapat laporan dari Pihak yang dirugikan atau temuan nyata terdapat pelanggaran dalam pembuatan Akta dimaksud, MPPD (Majelis Pengawas dan Pembina Daerah) PPAT akan melakukan pemeriksaan kepada PPAT Pembuat Akta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran dalam pembuatan Akta PPAT dan memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Masyarakat haruslah lebih sadar akan haknya serta tidak segan-segan melaporkan segala tindakan menyimpang seperti yang dilakukan oleh oknum PPAT di atas kepada pihak yang berwenang serta berwajib untuk menanganinya agar kelas tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh PPAT.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	25 Jun 2024 06:36
Last Modified:	25 Jun 2024 06:36
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/11347

Actions (login required)

View Item