FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROSES PERUMUSAN PROGRAM KARTU DEPOK SEJAHTERA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK (STUDI KASUS: PENGAWASAN PARTAI GERINDRA)

Syafira, Fiona Ratna (2023) FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROSES PERUMUSAN PROGRAM KARTU DEPOK SEJAHTERA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK (STUDI KASUS: PENGAWASAN PARTAI GERINDRA). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (408kB)
	Text BAB 1.pdf Download (267kB)
	Text BAB 2.pdf Download (380kB)
	Text BAB 3.pdf Download (169kB)
	Text BAB 4.pdf Download (607kB)
	Text BAB 5.pdf Download (156kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (550kB)

Abstract

Dalam kerangka sistem otonomi daerah, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat penting. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan pada bidang tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah. DPRD dan Pemerintahan Daerah memiliki beban yang sama dalam usaha menyejahterakan, menghimpun dan melaksanakan harapan dan aspirasi masyarakat, terutama di bidang kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai Fungsi Pengawasan Partai Non Koalisi dalam Proses Perumusan Program Kartu Depok Sejahtera Pemerintah Daerah Kota Depok dengan memfokuskan studi kasus pada pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa data dari informan mengenai proses perumusan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) Pemerintahan Daerah di Kota Depok dan penyebab adanya pelaksanaan fungsi pengawasan Fraksi Partai Gerindra non koalisi dalam meninjau ulang Program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagai suatu metode yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik di lapangan, serta didukung dengan jenis data sekunder dan primer. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan ialah Model Sistem Politik Gabriel A. Almond sebagai pisau menganalisis fungsi pengawasan dalam proses perumusan kebijakan. Sehingga, hasil penelitian ini menemukan adanya hal dan prosedur pembuatan kebijakan yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, karena adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra dari kubu partai non koalisi terkait dengan program KDS di Kota Depok. Dalam program KDS tersebut, ditemukan berbagai macam kendala dan permasalahan seperti halnya distribusi yang kurang merata hingga desain kartu yang politis. Kata kunci: Fungsi Pengawasan, Kartu Depok Sejahtera, Perumusan Kebijakan, Partai Politik

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) L Education > L Education (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	12 Jun 2024 06:03
Last Modified:	07 Nov 2024 06:44
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/11175

Actions (login required)

View Item