ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA YANG BERSAMA SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MEMBAWA SENJATA API SECARA ILEGAL(Studi Kasus: Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.JKT SEL)

Hamid, Rafiansyah (2024) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA YANG BERSAMA SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MEMBAWA SENJATA API SECARA ILEGAL(Studi Kasus: Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.JKT SEL). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (5MB)
	Text Bab I.pdf Download (922kB)
	Text Bab II.pdf Download (915kB)
	Text Bab III.pdf Download (936kB)
	Text Bab IV.pdf Download (494kB)
	Text Bab V.pdf Download (518kB)
	Text Lampiran.pdf Download (991kB)

Abstract

Implementasi aspek-aspek hukum pidana dalam hal membawa senjata api illegal untuk melakukan pencurian termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan merupakan delik pidana yang diancam dengan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan pemenuhan dan pembuktian unsur-unsur pidana di muka persidangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutannya yang lengkap beserta alat bukti serta Majelis Hakim dengan pertimbangannya untuk memutuskan suatu putusan bagi perkara a quo bagi Terdakwa. Menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pertimbangan hakim. Permasalahan dalam skripsi ini, bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim pada putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.JKT SEL Tentang Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan membawa senjata api illegal dan bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana yang bersama-sama melakukan pencurian dengan membawa senjata api ilegal. Tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data kepustakaan, analisis data kualitatif. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan hukuman pidana bagi Terdakwa pencurian dengan pemberatan menggunakan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951 dan 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan segala pemenuhan unsur-unsurnya. Dengan telah terpenuhinya segala unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam aturan-aturan pidana. Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertanggungjawab atas tindak pidana yang mereka lakukan. Keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tidak sesuai dengan amanat penegakan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan yang mana sesuai dengan pendekatan ratio decidendi dan pendekatan kebijaksanaan dalam teori pertimbangan hakim oleh Mackenzie

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > JC Political theory
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	21 May 2024 06:37
Last Modified:	21 May 2024 06:37
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10999

Actions (login required)

View Item