PENAFSIRAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETIADAAN PENGATURAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

virdan, Rivo al fajri syah (2024) PENAFSIRAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETIADAAN PENGATURAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER (Cover, Lembar Penunjang, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi).pdf Download (2MB)
	Text BAB 1.pdf Download (521kB)
	Text BAB 2.pdf Download (565kB)
	Text BAB 3.pdf Download (439kB)
	Text BAB 4.pdf Download (474kB)
	Text BAB 5.pdf Download (355kB)
	Text LAMPIRAN (Daftar Pustaka, Persetujuan Tesis, Hasil Turnitin).pdf Download (753kB)

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana diketahui tidak mengatur tentang parghentian penyelidikan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana fakta hukum Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan No 53/PW-XDU2021 dan Putusan No 4/PUUXXl2022 tentang ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan; dan (2) bagaimana penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan berdasarkan Putusan No 53/PW-XX/2021 dan Putusan No 4/PUU-)O02022. Penelitian ini pun bertujuan untuk menganalisi dan mengetahui: (l) fakta hukum Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan No 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan No 4/PllU-XX12022 tentang ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan; dan (2) penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan berdasarkan Putusan No 53/PUU-XIX202I dan Putusan No 4/PUU-XX/2022. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Putusan MK No 53/PI-[-X]X12021 dan Putusan MK No 4IPUU-XX/2022 merupakan perkara yang masing-masing menguji secara materiil norma pada Pasal 77 huruf a dan Pasal 5 ayat (l) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana, di mana keduanya ditolak secara seluruhnya oleh Hakim; dan (2) Hakim pada Putusan No 53/PUUXlxl202l dan Putusan No 4 /PUU-XX12022 menggunakan 3 (tiga) teori penafsiran hukum yaitu penafsiran hukum histori, penafsiran hukum teleologis, dan penafsiran hukum holistik tematis-sistematis yang kemudian menentukan bahwa ketiadaan pengafiran penghentian penyelidikan telah sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	16 May 2024 02:50
Last Modified:	16 May 2024 02:50
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10972

Actions (login required)

View Item